Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB, Abdullah, mengkritik aksi Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawa, yang memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegur keras Kapolda Kalsel.
Viralnya foto-foto perayaan ulang tahun mewah Kapolda Kalsel di akun Ghazyendha memicu reaksi keras netizen. Tidak hanya pesta ulang tahun, namun juga berbagai unggahan Ghazyendha yang memperlihatkan jet pribadi, barang-barang mewah, dan belanja jutaan rupiah menjadi sorotan.
Abdullah menyatakan bahwa tindakan Ghazyendha memalukan dan tidak pantas. Pejabat polisi, menurutnya, seharusnya dapat mendidik keluarga dan anak-anaknya untuk hidup sederhana dan tidak memamerkan kekayaan di ruang publik. Hal ini semakin penting mengingat kondisi negara yang sedang melakukan efisiensi anggaran.
Tanggapan Anggota DPR terhadap Gaya Hidup Mewah Anak Kapolda
Gus Abduh, sapaan akrab Abdullah, menekankan pentingnya pejabat polisi dan keluarganya untuk hidup sederhana. Mereka adalah pelayan rakyat yang gajinya berasal dari rakyat. Pamer kekayaan di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini dinilai sangat tidak tepat dan menimbulkan kemarahan publik.
Reaksi publik yang negatif terhadap aksi flexing Ghazyendha wajar. Muncul berbagai pertanyaan, termasuk sumber kekayaan Ghazyendha, besaran gaji seorang pejabat polisi, dan bagaimana seorang anak muda dapat memiliki dan memimpin perusahaan tambang, jika memang benar ia memilikinya.
Ketidakpuasan masyarakat akhirnya tertuju pada Kapolda Kalsel sebagai orang tua. Oleh karena itu, Gus Abduh mendesak Kapolri untuk memberikan teguran keras kepada Kapolda Kalsel. Ia berharap ini menjadi pelajaran bagi pejabat polisi lainnya agar tidak melakukan hal serupa.
Analisis Lebih Dalam Terhadap Kasus Flexing Anak Pejabat
Kasus ini membuka perdebatan publik tentang transparansi kekayaan pejabat dan keluarga. Masyarakat berhak mengetahui asal-usul kekayaan pejabat negara, terutama jika terlihat jauh melampaui pendapatan resmi mereka. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme pelaporan kekayaan yang lebih transparan.
Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai integritas bagi keluarga pejabat. Anak-anak pejabat perlu diajarkan untuk hidup sederhana dan bertanggung jawab, serta memahami pentingnya menjaga citra baik lembaga tempat orang tua mereka bekerja. Tidak hanya teguran kepada Kapolda Kalsel, tetapi juga edukasi yang lebih komprehensif diperlukan.
Solusi dan Rekomendasi untuk Mencegah Kasus Serupa
Kasus ini hendaknya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan budaya dalam pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan negara. Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sangat berharga dan perlu dijaga dengan baik.
Dengan demikian, teguran kepada Kapolda Kalsel bukan hanya hukuman, tetapi juga langkah awal untuk melakukan reformasi internal dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Membangun budaya anti-korupsi dan gaya hidup sederhana di kalangan pejabat negara menjadi sangat krusial.
