Pemerintah sementara Bangladesh telah mengambil langkah tegas dengan melarang semua kegiatan partai Liga Awami, partai politik yang dulunya dipimpin mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Pengumuman larangan ini disampaikan pada Sabtu malam, 10 Mei 2025, berdasarkan Undang-Undang Antiterorisme. Langkah ini diambil dengan dalih menjaga keamanan nasional di tengah situasi politik yang memanas. Larangan ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari Liga Awami sendiri.
Keputusan kontroversial ini muncul setelah gelombang protes besar-besaran yang dipimpin oleh Partai Warga Negara Nasional, sebuah kelompok mahasiswa yang berperan penting dalam penggulingan Hasina tahun lalu. Beberapa partai Islam dan sayap kanan, termasuk Jamaat-e-Islami, juga turut mendesak agar Liga Awami ditetapkan sebagai organisasi teroris.
1. Larangan Liga Awami dan Amandemen UU TIK
Pemerintah Bangladesh menyatakan bahwa larangan Liga Awami akan berlaku hingga proses persidangan terhadap partai tersebut dan para pimpinannya selesai di Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC). Liga Awami diduga terlibat dalam kematian ratusan demonstran selama periode protes. Selain pelarangan aktivitas partai, pemerintah juga melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi (UU TIK).
Amandemen UU TIK ini memiliki implikasi penting. Kini, pengadilan dapat memproses tidak hanya individu, tetapi juga organisasi atau partai politik yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan. Hal ini membuka jalan bagi Liga Awami untuk diadili sebagai entitas kolektif atas dugaan tindakan kekerasan selama masa pemerintahan Hasina. Liga Awami sendiri telah menolak keputusan pemerintah dan menyebutnya ilegal melalui pernyataan resmi di media sosial.
2. Eskalasi Ketegangan Politik Pasca-Penggulingan Hasina
Ketegangan politik di Bangladesh meningkat tajam sejak Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada Agustus 2024, menyusul gelombang protes yang menewaskan banyak orang. Pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, kini memegang kendali. Yunus telah berjanji untuk melakukan reformasi dan menunda pemilu hingga tahun 2026.
Situasi semakin memanas dengan pelarangan organisasi mahasiswa pendukung Hasina, Liga Chhatra Bangladesh, pada Oktober lalu. Organisasi ini juga dicap sebagai organisasi teroris karena diduga terlibat dalam serangan terhadap demonstran. Langkah-langkah represif ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mencegah kebangkitan kembali pendukung Hasina.
3. Korban Jiwa yang Mencapai Angka Ribuan
Protes yang berujung pada krisis politik di Bangladesh bermula dari demonstrasi mahasiswa pada Juli 2024 terkait sistem kuota pekerjaan sektor publik. Namun, demonstrasi ini berkembang menjadi konflik nasional yang mengakibatkan kekerasan politik paling berdarah sejak kemerdekaan Bangladesh tahun 1971.
Laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Februari menyebutkan angka korban jiwa yang sangat besar. Sekitar 1.400 orang diperkirakan tewas selama tiga minggu protes menentang Hasina dan pemerintahannya. Hasina dan banyak pejabat senior partainya dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan dan pelanggaran HAM lainnya yang terjadi selama periode tersebut. Jumlah korban ini menjadi gambaran betapa seriusnya konflik politik yang terjadi di Bangladesh.
Situasi politik di Bangladesh masih sangat rawan. Larangan Liga Awami dan amandemen UU TIK menunjukkan upaya pemerintah untuk menindak tegas lawan politiknya. Namun, langkah-langkah tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan semakin meluasnya pelanggaran HAM dan semakin meningkatnya polarisasi politik di negara tersebut. Masa depan politik Bangladesh masih belum pasti, dan perkembangan selanjutnya perlu terus dipantau.
