Pemerintah Indonesia berencana membangun 200 sekolah rakyat pada tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
200 Sekolah Rakyat untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas rencana ini pada Senin, 14 April 2025 di Kementerian PU, Jakarta Selatan.
Dari total 200 sekolah, 53 sekolah akan direnovasi, sementara 147 sekolah lainnya akan dibangun dari nol.
Pembangunan Terfokus di Wilayah Miskin
Pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menentukan lokasi pembangunan sekolah. Prioritas diberikan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Penentuan lokasi pembangunan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Beberapa daerah yang menjadi prioritas antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung.
Anggaran dan Teknologi Anti Gempa
Meskipun belum diumumkan secara pasti, anggaran pembangunan sekolah telah disiapkan pemerintah. Tidak akan ada kendala dalam hal pendanaan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sebelumnya menyebutkan anggaran rata-rata Rp 100 miliar per sekolah, meskipun angka tersebut dapat bervariasi tergantung kebutuhan.
Sekolah-sekolah tersebut akan dibangun dengan teknologi anti-gempa untuk meningkatkan kualitas bangunan dan keamanan siswa.
Peran BUMN dalam Renovasi Sekolah
BUMN ditugaskan untuk memperbaiki dan merenovasi 53 sekolah yang sudah ada. Renovasi ditargetkan selesai pada Juni 2025.
Sekolah-sekolah yang direnovasi berasal dari aset milik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten.
Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan renovasi 53 sekolah tersebut tepat waktu agar siap digunakan pada tahun ajaran baru.
Program pembangunan 200 sekolah rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan di daerah miskin dan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kesuksesan program ini akan bergantung pada koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek.
